Thursday, November 28, 2013
0 komentar

Ketika Wartawan Menjadi Tukang Bor

3:19 PM
Seperti kerupuk tersiram air. Berita-berita galak bisa langsung loyo setelah advertorial terpasang.

Bisnis pers, Bisnis Media
Eko Budi Setianto lagi asyik nonton sinetron bersama istri dan anaknya ketika telepon selulernya berkedip-kedip. Bosnya menelepon. Untuk menghindari suara televisi yang berisik, reporter harian Surabaya Pagi ini beranjak ke halaman rumah. “Tolong berita tambang emasnya di-blow-up lebih keras. PT Indo tak konsisten,” kata suara di seberang. Suara itu milik Pimpinan Redaksi Surabaya Pagi, Gatot Bibit Bibiyono. Mendapat perintah langsung dari ‘Bos Besar’, Budi hanya bisa mengangguk. “Siap, Pak. Saya usahakan.”

Beberapa menit sebelum pembicaraan itu, Budi menerima pesan terusan dari Gatot. Isinya tagihan piutang sebesar Rp 86 juta dari Surabaya Pagi kepada Direktur PT Indo Multi Niaga (IMN atau selanjutnya disebut Indo), Andreas Reza Nazarudin dan General
Manager, Fauzi Djafar Amri.

Indo adalah perusahaan yang mengantongi kuasa penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Pesanggaran, Banyuwangi. Tumpang Pitu diperkirakan mengandung cadangan 9,6 juta ton bijih, dengan kadar 2,3 gram emas per ton. Total, kawasan ini ditaksir dapat menghasilkan 22 ton emas – jumlah yang menggiurkan. Beberapa pekan sebelumnya, Indo memasang advertorial di Surabaya Pagi. Rupanya, tagihan biaya iklan itu belum semuanya dibayar lunas.

Sehari setelah menerima order khusus itu, Budi bergerilya. Ia menghimpun bahan-bahan yang dapat memojokkan Indo dengan mewawancarai sejumlah narasumber yang selama ini menentang rencana penambangan Indo. Agar Budi lebih konsentrasi pada misi istimewa itu, Gatot membebaskan Budi dari tugas rutin menyetor berita harian.

Tak sampai dua pekan kemudian, gerilya Budi membuahkan hasil. Dalam empat tulisan serial, 3-6 Maret 2009, Surabaya Pagi “menghantam” Indo dengan sejumlah berita panas. Keempat tulisan itu berjudul: “Bupati Ratna Didesak Batalkan Rekomendasi PT IMN”, “Tak Miliki Ijin, Komisi IV Minta Polisi Tindak IMN”, “Warga Laporkan IMN ke Komnas HAM”, dan “Dewan Minta PT IMN Hentikan Penambangan di Tumpang Pitu”. Berita-berita panas ini berbeda dengan gaya pemberitaan Surabaya Pagi, empat bulan (November 2008) sebelumnya, yang seperti selalu mendukung PT Indo.

Selama ini, rencana operasi Indo di Banyuwangi menyulut prokontra. Dari 11.000 hektar lebih wilayah eksplorasinya, lebih dari 1.200 hektar merupakan kawasan hutan lindung dan 700 hektar lagi kawasan hutan produksi di bawah pengelolaan PT Perhutani. Indo memang telah mendapatkan rekomendasi Menteri Kehutanan untuk mengelola kawasan tersebut. Namun, protes dan penolakan tetap saja merebak dari pelbagai penjuru angin.

Sedikitnya lima ribu warga, sebagian besar petani dan nelayan, yang hidup di sekitar lokasi penambangan tergabung dalam Koalisi Tolak Tambang Emas Tumpang Pitu. Mereka meminta pemerintah daerah membatalkan eksplorasi Indo karena khawatir limbah penambangan akan mencemari laut yang letaknya dua kilometer dari sana. Selain itu, penambangan dikhawatirkan akan menyedot air irigasi yang selama ini mengairi sawah. Hutan Gunung Tumpang Pitu merupakan area tangkapan air yang diandalkan petani dan warga sekitar. Alasan lain: lokasi sekitar merupakan kawasan rawan tsunami dan bahaya angin kencang. Peraturan Daerah Jawa Timur No 61/2006 telah menetapkan daerah ini sebagai kawasan pengendalian ketat.

Kisah advertorial dan pemberitaan yang galak itu bermula pada Oktober 2008. Menurut General Manager Indo, Fauzi Djafar Amri, pihaknya mendapat penawaran memasang iklan dari Pemimpin Redaksi Gatot Bibit Bibiyono. Melalui beberapa pertemuan di sebuah hotel di Surabaya, Gatot mengajukan dua proposal. Pertama berisi penawaran iklan kampanye Fauzi yang akan maju menjadi calon anggota DPR-Pusat untuk daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo. Kedua, penawaran pemasangan iklan untuk Indo. “Total nilainya lebih dari Rp 1 milyar,” kata Fauzi awal Maret 2009 kepada penulis.

Dari dua proposal itu, Fauzi hanya menyetujui iklan kampanye caleg selama enam bulan hingga April 2009. Perihal iklan penambangan, kata Fauzi, belum ada kesepakatan harga.

Karena itu, Fauzi sangat terkejut ketika ia menerima tagihan Surabaya Pagi untuk biaya advertorial penambangan emas, Februari 2009. “Tagihannya lewat sms pula,” katanya. Ia merasa dijebak. Sebab, Gatot hanya mengatakan ingin membantunya dengan menulis berita tambang dari sisi positif. “Eh, ujung-ujungnya datang tagihan,” kata Fauzi.

Jengkel karena merasa dijebak, bulan Februari itu pula, Fauzi menyetop iklan kampanye caleg. Hubungannya dengan Surabaya Pagi pun memanas. Menyusul tagihan via sms itu, Surabaya Pagi (melalui berita-berita yang ditulis Eko Budi) menaikkan berita serial yang menghantam Indo. Ini membuat Fauzi gerah.

Karena tak tahan, akhirnya Fauzi menyerah. Ia melunasi seluruh tagihan yang diminta Surabaya Pagi. Berapa yang ia bayar? Wakil Ketua Departemen Hubungan Kerjasama Internasional DPP PPP ini memilih bungkam. “Sudahlah,” katanya, “Yang penting sudah selesai.” Keterangan Fauzi soal jebak menjebak dibantah Gatot. Ditemui di kantor Surabaya Pagi di Jalan Gunung Sari Surabaya, pertengahan Maret lalu, Gatot mengaku justru dia yang kena tipu Fauzi.

Menurut Gatot, mereka sudah lama kenal. Sebagai orang media yang sering wara-wiri ke Jakarta, ia mengenal Fauzi sebagai anggota DPP PPP. Hubungan berlanjut ketika Fauzi mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR untuk daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo. Fauzi minta Gatot membantunya melalui iklan. Gayung bersambut. Gatot
membuat penawaran. Fauzi sepakat beriklan dengan nilai kontrak Rp 15,5 juta.

Dari komunikasi ini, menurut Gatot, Fauzi kembali minta tolong untuk “memberitakan tambang emas” guna mengkampanyekan kegiatan corporate social responsibility (CSR) Indo untuk warga sekitar tambang. Kata Gatot, Fauzi menyanggupi memberikan ongkos peliputan berita sebesar Rp 40 juta. Karena posisi Fauzi sebagai General Manager Indo, Gatot pun menyanggupi. “Oke kita bantu berita yang baik-baik. Tapi setelah itu harus ngiklan ya?” kata Gatot saat itu.

“Kesepakatan” itu turun sampai ke tingkat bawah jajaran redaksi Surabaya Pagi. Eko Budi Setianto, reporter yang selama ini meliput berita penambangan, masih ingat di suatu hari di bulan November 2008, ia mendapat perintah dari Gatot melalui telepon. “Kita sudah ada komunikasi dengan PT Indo,” kata Gatot seperti ditirukan Budi, “Beritanya tulis yang baik-baik, ya, koordinasi dulu dengan redaksi.” Kalau pun ada aksi-aksi protes dari warga, Gatot minta agar “beritanya diedit sedemikian rupa sehingga tak nampak garang lagi”.

Hasilnya sejak pertengahan November, Surabaya Pagi mengusung berita-berita yang mendukung Indo, dengan judul antara lain: “Gunung Tidak Akan Dikepras, Dirancang Seperti Pongkor” (4 Desember); “Rekomendasi DPRD Tak Dibutuhkan” (27 November); “DPRD: Tidak Bisa Salahkan PT IMN” (19 November); dan “Eksplorasi PT IMN Tak Cemari Grajagan” (18 November). Bahkan pada 2 Desember 2008, Surabaya Pagi menurunkan berita satu halaman dengan judul utama “IMN: Tidak Ada Limbah Terbuang”. Ini berbanding terbalik dengan pemberitaan tiga bulan sebelumnya yang terus menggedor rencana penambangan Indo.

Setelah serombongan “berita positif” itu terbit, Gatot menyodorkan draft proposal iklan kepada Fauzi. Namun, general manager Indo ini menolak, tak mau membubuhkan tanda tangan. Gatot makin heran karena Fauzi menolak membayar ongkos peliputan seperti yang dijanjikan. Padahal berita pesanan sudah terlanjur terbit. Tak hanya menagih ke Fauzi, Gatot juga melayangkan tagihan ke Direktur Indo, Andreas Reza Nazarudin. Dari Andreas, ia mendapat kabar buruk. “Anda kerjasama dengan orang yang salah. Fauzi bukan orang PT Indo lagi,” kata Andreas melalui telepon. Usut punya usut, kata Gatot, Fauzi memang sudah tak aktif lagi di Indo.

Gatot membantah menugaskan Eko Budi Setianto untuk ‘menghantam’ PT Indo karena perusahaan itu menunggak utang. Berita edisi awal Maret 2009 itu, katanya, memang untuk mengkritisi apa yang terjadi dalam pertambangan, bukan edisi penagihan utang. Hingga saat ini, katanya, Fauzi belum melunasi biaya operasional yang dijanjikan. Ia membantah kalau jumlah tagihannya mencapai Rp 86 juta. “Hanya Rp 40 jutaan kok,” tegasnya.

Namun Gatot buru-buru mengaku telah bertemu kembali denganFauzi, baru-baru ini. Gatot menyanggupi untuk menghanguskan utang. Fauzi pun sepakat, per Maret 2009 melanjutkan kontrak iklan kampanye caleg di harian yang berdiri tahun 2001 itu. “Fauzi sudah kontrak iklan kampanye Rp 40 juta,” kata Gatot.

Eko Budi Setianto menyadari kantornya telah main mata dengan PT Indo, sejak ada perintah menulis berita yang ‘baik-baik’, November 2008. Ia tak pernah mengajukan protes langsung. Ia hanya bisa mengumpat dalam hati. “Saya cuma dijadikan alat bor,” katanya setiap kali. Atau lebih tepat: alat bor yang selalu kena getah.

Getah itu dirasakan Budi seiring dengan naik turunnya temperatur berita Surabaya Pagi terhadap penambangan PT Indo. Jika korannya sedang lembek terhadap perusahaan tambang itu, Budi ditinggalkan teman-temannya, para penggiat LSM, aktivis dan kelompok penolak tambang, yang biasanya menyumbang informasi. “Saya hubungi mereka atau kirim pesan tak berbalas,” katanya.

Sebaliknya, jika beritanya tiba-tiba mengeras, Budi disindir beberapa anggota dewan. “Kok, beritanya mengeras lagi, Mas..,” kata salah seorang di antara mereka. Mendapat sindiran itu, Budi menjawab santai sambil nyengir. “Betul, Pak, kerjasamanya batal,” katanya. Meskipun halus, tak pelak, sindiran itu menghujam dadanya. “Dikira saya yang suka jual beli berita,” kata Budi mengeluh.

Merasa hanya dijadikan alat, Budi sempat ingin keluar dari kantornya. Ia sudah bersiap-siap menganggur sementara waktu, sambil menyelesaikan buku tentang kesenian Seblang yang sudah ia gagas sejak lama. Meskipun hanya lulus SMA, Budi dikenal sebagai sastrawan dan pengamat budaya yang cukup dikenal, setidaknya di Banyuwangi. Tulisan dan puisinya banyak dibukukan penerbit lokal. Bahkan ada dua puisinya yang masuk antologi puisi nasional 2004, terbitan salah satu penerbit Yogyakarta.

Namun niatan mundur itu akhirnya ia urungkan. Beberapa teman wartawan menyarankan agar ia bertahan, demi istri dan ketiga anaknya. Anak pertamanya sudah masuk SMA, yang kedua mau masuk SMP, yang ketiga mau masuk SD. Semua butuh ongkos tak sedikit. “Buat uang saku anak saja tiap hari paling sedikit Rp 15 ribu, belum buku dan iuran ini itu,” katanya.

Budi pribadi juga perlu ongkos untuk liputan: bensin untuk motor bebek yang menjadi alat operasinya, rokok, ongkos warnet dan pulsa telepon. Gajinya yang hanya Rp 800.000 per bulan dari Surabaya Pagi, memang tak pernah cukup. “Kalau saya tak kerja, lalu mau makan apa?” katanya. Menggantungkan hidup menjadi penulis puisi, katanya, honornya sangat minim.

Istrinya, Darmawati, memang ikut menyumbang pemasukkan keluarga. Perempuan 38 tahun itu bekerja sebagai guru TK dan membuka les tari. Tapi, Darmawati juga harus membiayai kuliahnya yang belum selesai di IKIP PGRI, Jember. Agar dapur tetap ngebul, Budi menghentikan kuliahnya di Sekolah Tinggi Komputer Banyuwangi, yang baru dilakoninya tiga semester tahun 1996 lalu.

Bahkan, Budi terpaksa menghentikan cicilan rumah Tipe 36 di Perumahan Pesona Palem Raya, Kertosari, Banyuwangi. Mestinya tiap bulan ia harus mengangsur Rp 500.000. Bulan Maret 2009 ini, tunggakannya ke BTN genap 10 bulan. Surat tagihan setiap kali dilayangkan ke rumahnya. “Tapi saya cuek, gimana lagi, tak ada duit,” katanya.

Budi memang harus pintar-pintar mencari tambahan, atau menurut istilah dia “nyeper”. Dalam musim kampanye yang baru lalu, ia nyeper menjadi tukang desain stiker dan kalender calon anggota legislatif. Dari sana ia bisa mengantongi Rp 200 ribu per calon.

Bagi Budi, menerima amplop dari narasumber juga merupakan bagian dari “nyeper’. Amplop itu, katanya, untuk membuat ‘bebeknya’ bisa lari mencari berita. Atau sekedar uang tambahan pulsa. Tapi, ia mengaku amplop yang ia terima tak termasuk dari hasil jual beli kasus. “Saya tidak bisa kayak gitu. Apalagi seperti yang dilakukan redaksi,” katanya. Seumur-sumur, dari PT Indo ia hanya pernah menerima amplop Rp 100 ribu yang dibagi-bagikan seusai jumpa pers. n



Sumber:

Wajah Retak Media: Kumpulan Laporan Penelusuran
© AJI Indonesia
Cetakan Pertama. Mei 2009
Diterbitkan oleh.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
Jl. Kembang Raya No.6 Kwitang-Senen
Jakarta Pusat 10420 – Indonesia
Tel. +62 21 3151214, Fax. +62 21 3151261
www.ajiindonesia.org


Tentang Penulis
IKA NINGTYAS

Kelahiran Surabaya, 24 tahun lalu ini, besar di Banyuwangi karena harus mengikuti ayahnya yang bekerja sebagai guru. Sejak kecil, Ika sudah bercita-cita menjadi wartawan. Begitu lulus dari bangku SMA tahun 2003, Ika bergabung di Radio Komunitas Bung Tomo.

Beberapa bulan kemudian, ia menjadi wartawan di Koran Kupas, salah satu koran lokal di Banyuwangi. Enam bulan di Koran Kupas, anak sulung dari pasangan Andry Bustami dan Rosyidah ini menulis di Majalah GE-M Independen Jembrana,Bali, Koran Banyuwangi dan Harian Fajar Bali.

Tahun 2005, Ika masuk media radio. Satu tahun sebagai reporter di radio VIS FM Banyuwangi, kemudian menjadi manager news di radio tersebut sejak tahun 2007 hingga awal 2008.

Pada pertengahan 2008, Ika menjadi koresponden Tempo untuk Banyuwangi-Situbondo. Di tengah-tengah kesibukannya itu, Ika masih menyelesaikan studinya di Jurusan Sejarah Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.



Perempuan yang hobi travelling ini bergabung di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Jember.

0 komentar:

Post a Comment

 
Toggle Footer
Top